suasana pertemuan FGD di Balai Mufakat. 

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,TANJUNG REDEB- Penerapan Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau sejauh ini telah berjalan di masing masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Dan sudah masuk tahap pengenalan, dan berikutnya yakni mulai adaptasi, akan tetapi masih ada ditemukan ada OPD belum maksimal penerapannya yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menunggu penerapan SIPD dari Disnakertrans. 

“Saya harap bisa secepatnya diimplementasikan minimal ada satu (1) kegiatan dijalankan dengan menerapkan SIPD,” kata Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri RI Mardian saat menghadiri kegiatan Focus Grouf Discussion (FGD) tentang implementasi SIPD dan pengelolaan keuangan dilingkungan Pemkab Berau bertempat di Balai Mufakat Jl Cendana Kecamatan Tanjung Redeb, Rabu malam (19/5/2021). Lanjutnya, besar harapan melalui FGD ini akan terwujud keselarasan program antara Pemerintah Pusat (Pempus) hingga daerah termasuk memberikan transparansi atas program dijalankan pemerintah kepada publik. 

Pempus juga siap berkoordinasi dengan Pemerintah daerah (Pemda) dalam melaksanakan SIPD ini. “Apalagi saat ini penerapan SIPD sudah masuk tahap mulai adaptasi sehingga diharapkan minim kekurangan,” jelas Mardian.

Jadi dalam penerapan SIPD ada tahapannya tambah Mardian, untuk kuartal pertama Berau sudah lalui kemudian kuartal kedua sedang dijalani sekarang. Berarti Berau siap masuk kuartal ketiga yakni stabilisasi dan kuartal keempat masuk tahap evaluasi setelah itu akan dilihat apakah Pemda sudah bisa dilepas atau tidak. “Ini masih dalam evaluasi kami “ imbuh Mardian dihadapan Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, Sekkab Berau M Gazali dan seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkab Berau.

Sementara itu Bupati Sri Juniarsih Mas menyampaikan bahwa penerapan SIPD di lingkungan Pemkab Berau telah dijalankan di tahun 2021 ini. Melalui SIPD ini diharapkan dapat mewujudkan target pembangunan daerah yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan karena pembangunan yang membuat kesejahteraan masyarakat dimulai dengan pembangunan yang dirancang dan disusun dengan baik serta implementasinya tepat sasaran. 

“Menyempurnakan apa yang masih kurang saya harapkan OPD terkait rutin lakukan koordinasi ke Kemendagri, apa kendala segera diskusikan agar segera ada solusi," tutur Srikandi Pertama menjadi Bupati di Bumi Batiwakkal, Berau itu.

Beliau juga menilai bahwa penerapan pembangunan berbasis teknologi informasi harus mulai diberlakukan seiring dengan perkembangan teknologi saat ini.  Apalagi melalui FGD ini diharapkan semakin memberikan pemahaman kepada masing-masing OPD dilingkungan Pemkab Berau. Tujuannya agar implementasi SIPD bisa dijalankan secara penuh.

Disis lain Pemkab Berau juga sudah terapkan SIPD tahap demi tahap per kuartal dari perencanaan dan penganggaran di 2021. “Namun dalam hal ini kami tetap membutuhkan bimbingan Kemendagri hingga akhirnya berjalan maksimal penerapan SIPD ini dari sekarang hingga kedepan,” Bupati Sri Juniarsih. (sep)